Hoaks: Siluman Perusak Nalar Kebijakan Pemerintah
Di era digital ini, hoaks bukan sekadar informasi salah, melainkan ‘siluman’ yang berpotensi melumpuhkan nalar dan efektivitas kebijakan pemerintah. Penyebarannya yang masif dan cepat menciptakan dampak multidimensional yang mengancam stabilitas dan legitimasi tata kelola negara.
Secara langsung, hoaks dapat mengaburkan fakta dan data, memicu pengambilan keputusan yang keliru. Hal ini berujung pada alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, serta keterlambatan dalam merespons krisis atau isu vital masyarakat. Contohnya, hoaks tentang kesehatan dapat menghambat program vaksinasi atau penanganan wabah, memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan reaktif yang tidak efisien.
Dampak tak langsungnya tak kalah serius: terkikisnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketika masyarakat ragu akan kebenaran informasi resmi, kepatuhan terhadap kebijakan akan menurun, memicu polarisasi sosial, bahkan potensi gejolak di tengah masyarakat. Hoaks politik, misalnya, dapat merusak kredibilitas pemilu atau figur pejabat, mempersulit pemerintah dalam mendapatkan dukungan untuk program-program pembangunan.
Maka, hoaks bukan hanya ancaman bagi individu, melainkan juga parasit yang menggerogoti fondasi tata kelola pemerintahan yang efektif. Melawannya bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kolektif untuk menjaga nalar publik dan stabilitas kebijakan negara.