Kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) kembali menjadi sorotan setelah tersangka sekaligus buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Paulus Tannos, mengajukan gugatan praperadilan. Langkah hukum ini dinilai sebagai upaya untuk menantang keabsahan penetapan status tersangkanya. Namun, KPK menegaskan bahwa proses hukum terhadap Tannos tetap berjalan sesuai prosedur dan tidak akan terhenti meskipun ada gugatan tersebut.
Gugatan Praperadilan dari Luar Negeri
Paulus Tannos, yang diketahui berada di luar negeri sejak lama, mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui kuasa hukumnya. Ia menilai penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah secara hukum. Dalam permohonannya, Tannos meminta agar hakim membatalkan status tersangkanya serta menghentikan proses penyidikan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Namun, KPK menyebut bahwa meskipun Tannos tidak berada di Indonesia, haknya untuk mengajukan praperadilan tetap diakui. Lembaga tersebut juga menegaskan tidak akan mengintervensi jalannya sidang. “KPK menghormati setiap langkah hukum yang dilakukan pihak tersangka. Namun, kami juga memastikan bahwa penyidikan terhadap kasus e-KTP tetap berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar juru bicara KPK dalam pernyataannya.
KPK Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum
KPK menegaskan bahwa proses hukum dalam kasus megakorupsi e-KTP tidak akan berhenti hanya karena ada permohonan praperadilan. Lembaga ini berkomitmen menuntaskan kasus yang telah merugikan negara triliunan rupiah tersebut. Kasus e-KTP sendiri merupakan salah satu perkara korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, melibatkan banyak pihak mulai dari pejabat pemerintah hingga swasta.
Paulus Tannos disebut memiliki peran penting dalam proyek e-KTP, terutama dalam pengadaan barang dan jasa yang diduga sarat penyimpangan. Ia menjadi salah satu pihak swasta yang ikut menikmati keuntungan dari proyek tersebut. KPK sebelumnya telah memproses sejumlah tersangka lain, termasuk pejabat tinggi negara, dan menegaskan tidak ada satu pun yang kebal hukum.
“Tidak ada istilah kebal hukum dalam penanganan kasus korupsi. Siapa pun yang terlibat akan diproses, termasuk yang berada di luar negeri,” tegas pejabat KPK. Lembaga itu juga mengaku terus berkoordinasi dengan otoritas internasional untuk menelusuri keberadaan Tannos dan menyiapkan langkah ekstradisi bila memungkinkan.
Tantangan Penegakan Hukum terhadap Buronan
Langkah KPK untuk menegakkan hukum terhadap buronan di luar negeri memang tidak mudah. Selain memerlukan kerja sama antarnegara, proses hukum juga sering kali terhambat oleh perbedaan yurisdiksi dan status kewarganegaraan. Meski begitu, KPK memastikan pihaknya tetap berupaya mengejar semua pihak yang bertanggung jawab.
Sementara itu, pengajuan praperadilan oleh Tannos dianggap oleh sejumlah pengamat sebagai strategi hukum untuk memperlambat proses penyidikan. Namun, sebagian lainnya menilai langkah tersebut sah dan merupakan hak setiap warga negara, selama dilakukan sesuai ketentuan undang-undang.
Publik Harap KPK Tetap Transparan
Kasus e-KTP telah menjadi simbol perjuangan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar KPK tetap transparan dalam setiap prosesnya, termasuk dalam menghadapi gugatan praperadilan dari Tannos. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.
KPK pun berjanji akan menyampaikan setiap perkembangan kasus secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, proses hukum terhadap Paulus Tannos dan pihak lain yang terlibat dalam skandal e-KTP dapat berjalan adil, akuntabel, dan sesuai prinsip negara hukum.
Melalui sikap tegas dan komitmen berkelanjutan, KPK berupaya menunjukkan bahwa keadilan tidak akan berhenti hanya karena seseorang mencoba berlindung di balik gugatan hukum. Kasus Paulus Tannos menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum di Indonesia—bahwa korupsi, sekecil apa pun, tidak akan pernah dibiarkan lepas dari jerat hukum.
