Jalan Tengah Indonesia: Merajut Stabilitas di Laut Cina Selatan
Laut Cina Selatan (LCS) adalah salah satu titik konflik geopolitik paling kompleks di Asia, melibatkan klaim tumpang tindih dari berbagai negara. Meskipun Indonesia bukan negara pengklaim, kepentingan nasionalnya, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna, sangat terkait dengan stabilitas di kawasan ini. Pemerintah Indonesia mengadopsi strategi multi-jalur yang seimbang dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum internasional.
1. Mengedepankan Diplomasi Multilateral dan Sentralitas ASEAN:
Indonesia secara konsisten menjadikan ASEAN sebagai platform utama untuk dialog dan negosiasi. Melalui ASEAN, Indonesia mendorong semua pihak untuk menahan diri, menyelesaikan sengketa secara damai, dan mempercepat finalisasi Kode Etik (Code of Conduct/COC) yang efektif dan mengikat. Pendekatan ini bertujuan menciptakan arsitektur keamanan regional yang inklusif dan berbasis aturan.
2. Kepatuhan pada Hukum Internasional (UNCLOS 1982):
Prinsip fundamental strategi Indonesia adalah penegakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Indonesia secara tegas menolak klaim historis yang tidak sesuai dengan UNCLOS dan menyerukan semua negara untuk menghormati UNCLOS sebagai kerangka hukum universal untuk semua aktivitas maritim, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan.
3. Diplomasi Bilateral dan Kerja Sama Non-Tradisional:
Selain pendekatan multilateral, Indonesia juga aktif menjalin komunikasi bilateral dengan negara-negara pengklaim maupun mitra strategis lainnya. Dialog ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan, membangun saling percaya, dan mencari solusi konstruktif. Kerja sama dalam isu-isu non-tradisional seperti penanggulangan kejahatan transnasional, perlindungan lingkungan laut, dan penelitian ilmiah juga digalakkan untuk memperkuat konektivitas dan mengurangi potensi konflik.
4. Penguatan Kapasitas Nasional:
Meskipun fokus pada diplomasi, Indonesia juga memperkuat kapasitas pertahanan dan keamanan maritimnya, khususnya di wilayah perairan Natuna. Peningkatan pengawasan, patroli, dan pengembangan infrastruktur di pulau-pulau terluar adalah langkah-langkah proaktif untuk melindungi kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia sesuai dengan hukum internasional.
Secara keseluruhan, strategi pemerintah Indonesia adalah sebuah "jalan tengah" yang mengombinasikan ketegasan dalam prinsip, kelenturan dalam diplomasi, dan komitmen terhadap stabilitas regional. Tujuannya adalah memastikan Laut Cina Selatan tetap menjadi jalur maritim yang damai, aman, dan berkontribusi pada kemakmuran bersama.
